Andi Yuliani Paris kepada Anggota DPRD Bulukumba: ‘Jalankan Tugas dengan Data yang Kuat dan Referensi Mendalam”

KABAR TOKOH — JAKARTA,  Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba telah resmi dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024, menandai dimulainya masa jabatan mereka untuk periode 2024-2029. Pelantikan ini berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Anggota DPR RI terpilih dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Yuliani Paris, turut memberikan ucapan selamat dan sukses kepada para legislator daerah yang baru saja diambil sumpahnya.

Andi Yuliani Paris juga menyampaikan pentingnya tiga fungsi utama yang harus diemban oleh para anggota DPRD, yaitu fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi. Ia menegaskan bahwa setiap Peraturan Daerah (Perda) yang disusun harus melalui proses yang matang dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. “Dalam menyusun Perda, kita harus sangat berhati-hati. Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Oleh karena itu, penting untuk mencari referensi dari berbagai undang-undang terkait, baik yang ada di Indonesia maupun di berbagai negara lain,” jelas Andi Yuliani.

Lebih lanjut, Andi Yuliani Paris menekankan bahwa Perda yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sekadar mengikuti prosedur administratif. “Perda itu harus relevan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, anggota DPRD perlu melakukan riset yang mendalam dan tidak segan-segan untuk belajar dari berbagai sumber agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan berdampak positif,” tambahnya.

Selain fungsi legislasi, Andi Yuliani juga menyoroti pentingnya peran pengawasan yang diemban oleh anggota DPRD. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat reaktif atau sekadar kritik yang tidak berdasar. “Dalam pengawasan, kita tidak hanya sekadar mengawasi dalam artian marah atau mengkritik tanpa dasar. Kita juga harus punya referensi data yang kuat. Data ini penting sebagai dasar untuk melakukan pengawasan yang objektif dan akurat,” ujar Andi Yuliani.

Ia menegaskan bahwa pengawasan yang efektif harus didukung dengan data dan informasi yang valid, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. “Pengawasan bukan hanya soal mencari kesalahan, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar tepat dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, referensi dan data yang akurat sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Tidak kalah penting, Andi Yuliani Paris juga menekankan fungsi anggaran atau budgeting yang menjadi tanggung jawab DPRD. Menurutnya, anggota DPRD memiliki peran krusial dalam mengawasi penggunaan anggaran negara yang dilakukan oleh eksekutif. “Dalam budgeting, anggota DPRD tidak hanya bertugas menyetujui program kerja atau Prokir, tetapi juga harus mengawasi bagaimana anggaran negara digunakan oleh eksekutif,” tegasnya.

Andi Yuliani juga mengingatkan bahwa ketelitian dalam membaca dan menganalisis anggaran sangat diperlukan. Ia menyoroti bahwa seringkali, ketidaktelitian dalam membaca anggaran dapat menyebabkan pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. “Kadang-kadang anggota DPRD atau bahkan DPR kurang teliti dalam membaca anggaran dengan baik. Ini yang menyebabkan kita gagal mengkritisi eksekutif. Anggota DPRD harus mampu mengevaluasi anggaran yang diajukan dan memandunya supaya bisa lebih efisien,” paparnya.

Andi Yuliani Paris berharap para anggota DPRD Bulukumba yang baru dilantik dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi. “Saya berharap para anggota DPRD Bulukumba dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dengan selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya. Ingat, setiap kebijakan yang kalian ambil akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Maka dari itu, lakukanlah dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan didasarkan pada data yang valid,” tutupnya. 

Pelantikan anggota DPRD Bulukumba ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (***)