Soal ASN dan P3K Diminta untuk Menyediakan Bendera, Begini Tanggapan Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba
KABAR TOKOH — BULUKUMBA, Surat penyampaian Bupati Bulukumba yang meminta setiap ASN dan P3K agar menyediakan 1 (satu) lembar bendera merah putih dan 2 (dua) lembar umbul-umbul merah putih beserta tiangnya dalam rangka pelaksanaan Pencangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih tahun 2023 mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba, Fahidin HDK.
Menurutnya, surat penyampaian itu tidak populer dan ia meminta surat penyampaian itu ditarik dan berharap Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf membuat tim mempersiapkan proposal ke pihak ke-3.
Berikut pernyataan resmi Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba, Fahidin HDK :
“Terkait surat edaran Bupati Bulukumba No. 004.04/1277/Kesbangpol penyampaian untuk ASN pengadaan bendera, penyampaian yang tidak aspiratif penyampaian yang tidak memahami kondisi ekonomi pegawai negeri kita. Karena itu sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD sangat prihatin dengan surat edaran itu dan memohon kepada Bupati untuk menarik surat itu.
Kenapa, karena kegiatan penyerahan bendera itu di pendopo kegiatan nasional yang dihadiri Mendagri. Mesti kebijakan menempatkan Bulukumba sebagai tuan rumah itu didukung didukung dengan anggaran. Kalau misalnya tidak, maka mesti Bupati membuat proposal untuk pihak ke-3 untuk memanfaatkan BUMD-BUMN yang ada di Bulukumba.
Saya kira di Peraturan Pemerintah (PP) bahkan peraturan Mendagri memungkinkan untuk bermohon bantuan ke pihak ke-3. Saya kira itu yang perlu lebih difokuskan ketimbang dengan membebani pegawai negeri. Karena pegawai negeri kita pasti juga menaikkan bendera merah putih pada 17 Agustus di rumahnya masing-masing. Apalagi sampai diharuskan dan khawatirnya kalau ada yang tidak taat karena kondisi ekonomi nanti dapat/kena masalah lagi secara internal.
Jadi itu cukup membebankan pegawai negeri kita. Dan mestinya ada kreatifitas ya di pemerintah daerah untuk mencari dana melalui pihak ketiga. Saya kira dimungkinkan untuk itu. Dan cukuplah kondisi ekonomi pegawai negeri kita TPP belum sepenuhnya, TPP hanya dibayarkan 6 bulan bahkan terlambat dibayarkan tahun ini. Cukup itu andalan mereka menguatkan ekonomi dan jangan lagi dibebankan dengan beban sumbangan.
Walaupun isinya penyampaian, namanya pegawai negeri akan berusaha melakukan itu secara terpaksa dan posisi kami sebagai Fraksi di PKB mengingatkan bahwa itu tidak populer dan saya kira mohon ditarik surat itu dan silahkan Bupati membikin timnya membuat proposal ke pihak ke-3″ (***).
