Debat Kandidat Gubernur Sulsel, Format Baru, Bulukumba Bersama Dua Daerah Lainnya Bakal Jadi Lokasi Debat


NEWS — MAKASSAR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang merancang format baru untuk debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Berbeda dengan debat sebelumnya yang dipusatkan di Jakarta, kali ini debat akan digelar di luar Makassar.

KPU Sulsel sementara ini mempertimbangkan tiga lokasi untuk debat kandidat: Kota Parepare, Kota Palopo, dan Kabupaten Bulukumba. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan agar kandidat bisa menyampaikan program kerja mereka kepada masyarakat Sulawesi Selatan dalam lima tahun ke depan.

Anggota KPU Sulsel, Hasruddin Husain, menyatakan bahwa format baru ini diusulkan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, pemilihan lokasi di daerah memungkinkan seluruh calon gubernur dan wakil gubernur menggambarkan Sulsel secara menyeluruh.

“Sulsel tidak hanya tentang Makassar, tetapi mencakup 24 kabupaten dan kota,” ujar Hasruddin kepada media di daerah ini pada Senin (8/7/2024).

Hasruddin menjelaskan, tiga daerah tersebut dipilih karena mewakili Sulsel secara geografis: Bulukumba di selatan, Palopo di timur, dan Parepare di utara. Bulukumba dapat menjangkau Bantaeng, Selayar, Sinjai, dan Bone; Parepare mencakup Barru, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang; sementara Palopo meliputi Luwu Raya dan Toraja Raya.

“Selain itu, tiga daerah ini dinilai mampu menjamin keamanan selama debat berlangsung,” tambahnya.

Debat kandidat untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota juga diharapkan dilaksanakan di daerah masing-masing. Menurut Hasruddin, tidak ada lagi debat kandidat yang digelar di luar daerah asal.

“Debat akan dikembalikan ke daerah masing-masing. KPU di 24 kabupaten dan kota ini harus menggelar debat di daerah masing-masing,” tegasnya.

Hasruddin menambahkan, debat pilkada di daerah bertujuan untuk menyebarkan informasi lebih luas dan mendukung perekonomian lokal, khususnya media massa. Debat calon kepala daerah merupakan tahapan penting dalam kampanye Pilkada 2024.

“Kami ingin isu-isu strategis yang disampaikan kandidat dalam debat ini benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata mantan Ketua KPU Parepare ini.

Debat adalah salah satu momen penting dalam proses pemilihan kepala daerah. Acara ini memberikan kesempatan bagi para kandidat untuk mempresentasikan visi, misi, dan program kerja mereka di hadapan publik. Debat ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpin mereka dan memahami perbedaan pandangan serta pendekatan yang diusung oleh masing-masing kandidat.

Biasanya, debat pilkada terdiri dari beberapa sesi yang membahas berbagai isu penting, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, debat ini juga sering kali menampilkan sesi tanya jawab langsung dari panelis maupun masyarakat, sehingga kandidat dapat menunjukkan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan dan menghadapi tantangan secara langsung.

Bagi para kandidat, debat ini merupakan peluang emas untuk menarik simpati pemilih dengan menunjukkan kompetensi, kejujuran, dan komitmen mereka terhadap pembangunan daerah. Sementara itu, bagi pemilih, debat pilkada menjadi alat penting untuk menilai dan memutuskan siapa yang layak memimpin daerah mereka selama lima tahun ke depan.

Mengenai teknis pelaksanaan debat di 24 kabupaten dan kota di Sulsel, Hasruddin menyebutkan bahwa hal ini akan dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan pemerintah daerah. Menurutnya, debat pilkada sebelumnya terpusat di Jakarta atau ibu kota provinsi, dan KPU Sulsel menginginkan perubahan. Dia yakin KPU kabupaten dan kota mampu menggelar debat di daerah masing-masing.

“Tidak akan ada lagi debat yang dipindahkan ke Makassar dengan alasan fasilitas tidak memadai,” ujarnya.

Rencananya, debat di seluruh Sulsel akan digelar sebanyak 75 kali, tiga kali untuk masing-masing dari 24 kabupaten/kota, dan tiga kali untuk Pilgub Sulsel. Waktu debat akan masuk dalam tahap kampanye yang dijadwalkan KPU mulai Rabu, 25 September 2024, hingga Sabtu, 23 November 2024.

“Pola debat ini harus terintegrasi antara Sulsel dan kabupaten/kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” kata Hasruddin. (***)

Berita Terkait

Top