Selter JPT Pratama Bulukumba : Menimbang Rekam Jejak, Kualitas dan Integritas Para Calon Pejabat Eselon II
Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Panitia Seleksi (Pansel) baru saja merilis nama-nama pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat Eselon II.
Oleh : Zaenal Abidin, S.Pd
Dari 43 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftar, 37 orang diantaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk melangkah ke tahapan selanjutnya memperebutkan sembilan jabatan yang lowong. Sementara enam pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Tidak melampirkan surat persetujuan dari PPK menjadi alasan pansel menggugurkan keenam ASN tersebut. Padahal syarat ini menjadi ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur pada angka II huruf b yakni mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari PPK instansi asal.
Sebelumnya, sistem pengisian jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau lelang jabatan Kadis oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba mendapatkan penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penghargaan ini diberikan karena Pemkab Bulukumba dinilai baik, tertib dan taat asas dalam melaksanakan proses seleksi dan pengisian JPT Pratama tahun 2023.
Dimana-mana, selter JPT Pratama acapkali menjadi topik yang cukup menarik untuk dibahas. Peran dan tanggung jawab seorang JPT Pratama tentu sangatlah penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat daerah. Dalam tulisan ini, perlu diuraikan beberapa aspek terkait dengan posisi tersebut, termasuk pentingnya pemilihan yang tepat, tugas dan tanggung jawab yang diemban, serta dampaknya terhadap pembangunan.
Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa posisi JPT Pratama memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola dan mengawasi berbagai kegiatan pemerintahan di tingkat lokal. Mereka biasanya bertanggung jawab atas berbagai sektor seperti pembangunan, keuangan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemilihan seorang JPT Pratama yang berkualitas dan memiliki integritas sangatlah krusial.
Proses seleksi untuk posisi JPT Pratama tentu didasarkan pada kriteria yang ketat, termasuk kompetensi, pengalaman, integritas, dan kemampuan kepemimpinan. Pemilihan yang tepat akan membawa dampak positif dalam efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
Tugas seorang JPT Pratama sangatlah beragam, namun beberapa di antaranya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kegiatan pemerintahan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, seorang JPT Pratama juga diharapkan mampu menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah lainnya, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional. Kemampuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik sangatlah penting dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka.
Dampak dari kinerja seorang JPT Pratama dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Jika mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan terjadi peningkatan dalam berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.
Namun, sebaliknya, jika seorang JPT Pratama tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat terjadi stagnasi dalam pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam mengawasi kinerja seorang JPT Pratama.
Di era digital seperti saat ini, seorang JPT Pratama juga diharapkan untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penggunaan e-government dan platform daring lainnya dapat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah tersebut.
Secara keseluruhan, posisi JPT Pratama memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di tingkat lokal. Pemilihan yang tepat, tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah sangatlah menentukan dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan kualitas dan profesionalisme para pejabat publik merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Selamat BERKOMPETISI !!!
Penulis adalah Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan Borongrappoa dan eks instruktur Ahli Madya pada Balai Latihan Kerja Bulukunba.
Catatan : Artikel atau Opini yang dipublikasikan di JEJAKTOKOH.COM sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis. Pengelola JEJAKTOKOH.COM dapat mengedit naskah tanpa mengubah substansi artikel atau opini yang masuk ke redaksi.
